Konsep Makanan Halal Dan Thayyib Menurut Tafsir As-Sa'di

Al-Qur‟an memberikan panduan dan aturan dalam berbagai aspek
kehidupan, mencakup aspek keagamaan, etika, sosial, ekonomi dan termasuk juga
dalam hal makanan. Islam memberikan petunjuk mengenai makanan yang
semestinya dikonsumsi harus memenuhi dua syarat, yaitu halal dan thayyib. Peran
makanan sangat besar dalam mempertahankan eksistensi kehidupan manusia baik
dari segi jasmani maupun rohaninya.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penafsiran konsep makanan halal
dan thayyib dalam Tafsîr as-Sa’di dan untuk mengetahui penerapan konsep
makanan halal dan thayyib dalam Tafsîr as-Sa’di di negara Indonesia.
Penelitian ini bersifat penelitian pustaka (library research) dengan teknik
pengumpulan data berupa dokumentasi dan metode tematik (maudhu’i) dalam
menganalisa data. Adapun sumber data primer yang digunakan yaitu kitab Tafsîr
as-Sa’di dan sumber data sekunder yang digunakan sebagai rujukan yaitu bukubuku yang relevan dengan topik bahasan, kitab tafsir, artikel-artikel, skripsi, jurnal
yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.
Kajian ini menunjukkan konsep makanan halal dan thayyib dalam Tafsîr
as-Sa'di adalah makanan yang diperbolehkan oleh syariat Islam, memiliki kualitas
yang baik bagi kesehatan yang mengonsumsinya serta diperoleh dengan cara yang
baik. Makanan halal dan thayyib dalam Islam mencakup substansi, cara
memperoleh dan prosesnya, serta harus berasal dari penghasilan yang halal tanpa
kecurangan atau eksploitasi. Mematuhi prinsip ini wajib karena berdampak pada
aspek rohani dan jasmani Muslim. Perintah ini menunjukkan kasih sayang Allah
untuk keseimbangan hidup umat-Nya, membimbing mereka menuju kehidupan
yang lebih baik secara fisik dan spiritual. Dan penerapan konsep makanan halal
dan thayyib dalam Tafsîr as-Sa’di di Indonesia telah mendorong pembentukan
lembaga dan perangkat seperti MUI, LPPOM MUI, BPJPH dan BPOM. Dalam
rangka mengatur penerapan tersebut, maka pemerintah Republik Indonesia
menetapkan beberapa regulasi yang bersifat mengikat seperti Undang-Undang
Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Selain itu, kolaborasi yang
efektif antara pelaku usaha dan konsumen juga menjadi krusial dalam penerapan
ini.